Sungailiat, 9 Februari 2026 — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka, Marianto, menghadiri kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2027 yang digelar di Graha Parai Tenggiri, Sungailiat.
Dalam forum diskusi RKPD tersebut, Marianto menyampaikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait isu lahan, konflik agraria, dan lingkungan yang dinilai masih menjadi persoalan krusial di Kabupaten Bangka. Ia menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melakukan kajian mendalam serta menyusun formulasi kebijakan yang komprehensif.
Menurutnya, hasil kajian dan formulasi kebijakan tersebut sangat diperlukan sebagai bahan diskusi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar penanganan isu lahan dan lingkungan dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Marianto menegaskan,
“Apabila persoalan lahan dan lingkungan ini tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menjadi penghambat pencapaian target RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027”.
Padahal, RKPD tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025–2029, yang akan menjadi indikator kinerja utama capaian pembangunan lima tahunan daerah.
Dengan adanya perhatian dan langkah serius terhadap isu strategis tersebut, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bangka ke depan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*
(Liputan: KOMDIGI PKS Bangka)
Dalam forum diskusi RKPD tersebut, Marianto menyampaikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait isu lahan, konflik agraria, dan lingkungan yang dinilai masih menjadi persoalan krusial di Kabupaten Bangka. Ia menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melakukan kajian mendalam serta menyusun formulasi kebijakan yang komprehensif.
Menurutnya, hasil kajian dan formulasi kebijakan tersebut sangat diperlukan sebagai bahan diskusi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar penanganan isu lahan dan lingkungan dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Marianto menegaskan,
“Apabila persoalan lahan dan lingkungan ini tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menjadi penghambat pencapaian target RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2027”.
Padahal, RKPD tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025–2029, yang akan menjadi indikator kinerja utama capaian pembangunan lima tahunan daerah.
Dengan adanya perhatian dan langkah serius terhadap isu strategis tersebut, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bangka ke depan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*
(Liputan: KOMDIGI PKS Bangka)
